Monday 27 February 2017

DPRD Mimika Bentuk Panitia Khusus Untuk Menangani Soal Freeport

Akhir-akhir ini persoalan PT Freeport Indonesia sedang memanas, karena PT. Freeport Indonesia tidak mengikuti aturan yang dibuat pemerintah indonesia. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, membentuk panitia khusus (pansus) yang bertugas mengawal aspirasi masyarakat dan lembaga masyarakat adat perwakilan tujuh suku di areal pertambangan PT Freeport Indonesia. Pansus juga menyerap aspirasi ribuan tenaga kerja Freeport yang terancam dirumahkan.

Ancaman pemutusan hubungan kerja itu merupakan buntut polemik antara Freeport dengan pemerintah dalam proses peralihan kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Ketua Pansus Freeport Gerson Herol Imbir mengatakan pansus dibentuk pada 17 Februari 2017 pascademonstrasi ribuan pekerja lokal PT Freeport Indonesia. Pembentukan pansus, ujar dia, juga atas desakan lembaga masyarakat adat perwakilan tujuh suku. "Pansus ini dibentuk untuk mengawal aspirasi mereka yang disampaikan dalam pernyataan sikap saat aksi demo ke kantor DPRD Mimika pekan lalu," ujarnya, Sabtu, 25 Februari 2017.

Menurut Gerson, pansus tidak hanya mendengar aspirasi masyarakat, tapi juga telah melakukan tatap muka dengan manajemen PT Freeport Indonesia sehari sebelum peninjauan lapangan. "Setelah mendengar keterangan dari pihak PT Freeport Indonesia, selanjutnya dilakukan peninjauan lapangan untuk melihat langsung kondisi tenaga kerja," kata dia.

Politikus Partai Bulan Bintang ini juga mengatakan, Jumat kemarin, pansus meninjau pelabuhan PT Freeport low land (port side) hingga ke pabrik pengeringan konsentrat. Di pabrik pengeringan, kata dia, terdapat timbunan konsentrat di tiga gudang yang dapat menampung 135 ribu ton. Namun konsentrat itu tidak dapat diekspor karena dampak larangan pemerintah yang berlaku sejak 12 Januari 2017.

Selain meninjau lokasi, pansus juga berdialog dengan para tenaga kerja. "Karena hanya diizinkan produksi 40 persen di smelter Gresik, maka 32.200 karyawan Freeport pasti akan dipangkas untuk penghematan. Dalam jangka waktu 120 hari ke depan, sekitar 18.200 karyawan akan dirumahkan," ucap Gerson.

Dari hasil peninjauan itu, kata Gerson, tim pansus selanjutnya menyiapkan kajian dalam sebuah rekomendasi untuk diserahkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Komisi VII DPR, Komite III DPD, Presiden Joko Widodo, dan Kementerian Tenaga Kerja.

"Di dalam rekomendasi tersebut juga akan tertera dampak penurunan produksi PT Freeport bagi karyawan dan masyarakat di Mimika dan Papua secara umum. Dari sisi layanan kesehatan hingga pendidikan yang selama ini dibiayai PT Freeport Indonesia terancam diputus juga," tutur dia.

Rekomendasi yang dibuat pansus DPRD Mimika, kata Gerson, tidak memihak pemerintah pusat dan PT Freeport. "Rekomendasi hasil kerja pansus DPRD Mimika ini bukan untuk menentang atau memihak pihak mana pun. Namun, jangan karena polemik yang terjadi, kemudian masyarakat Papua di Mimika terabaikan," tuturnya.

Dia berharap pemerintah pusat dan PT Freeport segera menemukan solusi terbaik sehingga tidak mengorbankan pemerintah daerah, rakyat, dan karyawan yang selama ini menjadi pahlawan devisa bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 


Sumber : tempo

Saturday 25 February 2017

Rekrutmen PLN Sudah Dibuka, Daftarkan Diri Sesuai Kualifikasi Yang Dibutuhkan

Lowongan Pekerjaan di PLN hari ini sudah bisa dibuka, silahkan untuk mendaftar bagi yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan PLN, yahh... langsung aja kalian bisa daftar melalui rekrutmen.pln.co.id jika sudah punya member langsung login. jika belum mempunyai member, bisa klik daftar dan isi semua, setelah berhasil maka aktivasi/konfirmasi akan dikirimkan lewat email. Setelah kalian menjadi member, kalian bisa login dan mengisi Data Diri, Pendidikan, Pengalaman Organisasi dan Pengalaman Kerja. Setelah semua selesai maka CV kalian sudah jadi dan dapat dilihat oleh pihak PLN.

Setelah semua selesai kalian bisa masuk rekrutmen.pln.co.id untuk dapat melamar pekerjaan, Kalian bisa memilih berdasarkan program studi, Jenjang pendidikan dan lokasi tes terdekat kalian. 


Keanggotaan (Membership)

Berapa lama saya dapat menjadi member di Aplikasi Rekrutmen Online PLN?

Jika Anda sudah berhasil mendaftar di aplikasi rekrutmen online PLN, Anda menjadi lifetime member dan dapat melakukan pendaftaran dan memonitor panggilan tes.

Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi member?

Proses pendaftaran menjadi member sama sekali tidak dipungut biaya.

Saya sudah melakukan registrasi, tetapi mengapa belum menerima email aktivasi account?

Silakan tunggu beberapa saat, hingga sekitar 3 jam. Jika masih belum menerima email aktivasi, Anda dapat melakukan penggantian email dengan fitur aktivasi ulang email (dalam menu login member).


Melamar Lowongan

Di mana saya dapat melihat lowongan yang sudah saya lamar?

Anda dapat melihatnya di menu Rekap Lamaran.

Apakah saya dapat membatalkan lowongan yang sudah saya lamar?

Anda dapat membatalkan lowongan tersebut selama proses pendaftaran masih terbuka. Pada rekap lamaran, Anda dapat melakukan klik BATAL pada lamaran yang sudah dipilih.

Saya sudah melakukan pendaftaran, namun terdapat data saya yang salah. Apa yang harus saya lakukan?

Anda dapat melakukan pembatalan lamaran terlebih dahulu. Kemudian Anda lakukan update CV, lalu silakan mendaftar lamaran kembali.

Saya sudah melamar secara online, apakah perlu mengirimkan berkas fisik untuk seleksi administrasi?

Anda tidak perlu mengirimkan berkas fisik. Namun, Anda wajib memperhatikan pengumuman dan menyiapkan berkas-berkas tersebut ketika dibutuhkan pada tahapan tes tertentu.


Panggilan Tes

Di mana panggilan tes diumumkan?

Panggilan tes diumumkan di website www.pln.co.id dan di Aplikasi Rekrutmen Online, Anda login, dan cari Info Panggilan Tes.

Saya tinggal di kota Jakarta, tetapi melakukan pendaftaran di Surabaya. Bisakah saya mengikuti tes di Jakarta?

Anda hanya dapat mengikuti seluruh kegiatan tes di lokasi yang terdaftar.

Saya tidak dipanggil tes, kenapa?

Kemungkinan Anda tidak memenuhi kualifikasi pendaftaran. Silakan cek dengan pengumuman resmi PLN.

Saya menerima panggilan tes melalui email atau SMS, tetapi tidak ada panggilan tes PLN di website maupun aplikasi. Apakah ini penipuan?

Anda wajib konfirmasi untuk kasus seperti ini. PLN selalu mempublikasikan hasil tes di website PLN dan aplikasi rekrutmen online ini. Jika terdapat panggilan tes mengatasnamakan PLN, apalagi disertai dengan permintaan untuk melakukan transfer dengan biaya tertentu, untuk membeli tiket dan akomodasi perjalanan, Anda harus berhati-hati, karena PLN sama sekali tidak pernah bekerja sama dengan pihak travel agent mana pun terkait rekrutmen pegawai. Bisa lihat di FAQ


Rapat Pleno Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pilgub DKI

Setelah pencoblosan serentak dan menunggu sekitar satu minggu akhirnya hasil perolehan suara dari KPU sudah bisa kita lihat. Setelah rapat pleno perhitungan suara Pilgub DKI Jakarta 2017 ternyata perhitungan berbeda dengan hasil real count yang menggunakan sistem KPU.

KPU 5 Kotamadya dan Kabupaten Kepulauan Seribu telah rampung menggelar rapat pleno penghitungan suara Pilgub DKI Jakarta 2017. Rupanya data penghitungan secara manual ini berbeda dengan hasil real count.

Seluruh penghitungan tersebut selesai pada Jumat (24/2/2017) yang kemudian disampaikan oleh masing-masing KPU Kota dan Kabupaten. Penghitungan ini dilakukan secara manual.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay sebelumnya menyatakan sistem penghitungan (Situng) atau real count bukanlah hasil akhir. Namun yang dijadikan pegangan adalah hasil penghitungan manual yang nantinya juga akan diplenokan oleh KPUD DKI Jakarta.

"Yang manual bertahap itu adalah berdasarkan C1 yang utama, jadi sumber datanya itu dari dokumen yang sama-sama C1 tapi yang satu yang salinan dan satu yang utama," kata Hadar saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (18/2).

Pada hasil real count, pasangan calon nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat menang di semua wilayah. Tetapi dalam penghitungan manual, pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan - Sandiaga Uno menang di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

Meski demikian, ada sejumlah laporan yang dikeluhkan oleh para tim sukses pasangan calon (paslon) selama proses rekapitulasi berlangsung, mulai dugaan intervensi dan independensi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

"Ya, saya mendengar tentu. Tentu ini kan nggak bisa juga jadi kesimpulan. Kami cuma datang sebentar kan. Tapi memang tadi ada sejumlah catatan dan itu catatan juga yang kami dengar dari tempat lain," kata Ketua KPU Juri Ardiantoro di Hotel Maxone, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, pada Jumat 24 Februari 2017.

Ada pun perolehan suara hasil real count yang ada di situs KPU adalah Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni sebanyak 936.609, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat sebanyak 2.357.637, dan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno sebanyak 2.193.636. Tercatat ada 7.218.272 pemilih dan 5.563.418 yang menggunakan hak suaranya.

Sementara itu pada hasil pengitungan manual tampak ada perubahan, pasangan Agus-Sylvi mendapat 937.955 suara, pasangan Ahok-Djarot mendapat 2.364.577 suara, dan pasangan Anies-Sandi mendapat 2.197.333 suara. Hasil penghitungan ini kemudian akan diplenokan di KPUD DKI hingga tanggal 27 Maret 2017, sehingga ini belum menjadi hasil akhir.

Berikut hasil penghitungan manual di 5 kotamadya dan 1 kabupaten:

Kota Jakarta Barat:
1. Agus-Sylvi: 203.107
2. Ahok-Djarot: 613.194
3. Anies - Sandi: 444.743

Kota Jakarta Timur:
1. Agus-Sylvi: 309.708
2. Ahok-Djarot: 618.880
3. Anies - Sandi: 665.902

Kota Jakarta Selatan:
1. Agus-Sylvi: 177.363
2. Ahok-Djarot: 465.524
3. Anies - Sandi: 557.767

Kota Jakarta Pusat:
1. Agus-Sylvi: 101.744
2. Ahok-Djarot: 244.727
3. Anies - Sandi: 222.814

Kota Jakarta Utara:
1. Agus-Sylvi: 142.142
2. Ahok-Djarot: 416.720
3. Anies - Sandi: 301.256

Kabupaten Kepulauan Seribu:
1. Agus-Sylvi: 3.891
2. Ahok-Djarot: 5.532
3. Anies-Sandi: 4.851


Sumber : detik

Jokowi : Jangan Sampai NKRI Terpecah Karena Bikin Aturan Sendiri

Jokowi ke Pemda, apa kata jokowi? Jokowi sampaikan NKRI jangan terpecah hanya karena bikin aturan sendiri. Kata Jokowi saat memberikan sanbutan pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2017.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk mengikuti standar nasional yang telah disusun pemerintah pusat dalam hal regulasi investasi. Jokowi menginginkan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah agar iklim investasi menjadi kompetitif.

"Kita ini NKRI jangan terpecah belah karena aturan, daerah, atau kelompok bikin standar sendiri. Tolong ikuti standar nasional yang sudah kita susun dan buat kalau mau kompetitif di kelas dunia," kata Jokowi

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), seperti yang tertulis dalam siaran pers, Jumat (24/2/2017).

Dengan terintegrasinya standar nasional tersebut, akan tercipta sebuah pasar nasional yang besar. Sehingga pemerataan pembangunan akan terwujud. 

Jokowi menegaskan, pemerintah baik pusat maupun daerah harus berani berkorban untuk meninggalkan ego sektoral demi tercapainya cita-cita pembangunan nasional melalui infrastruktur.

"Karena kita harus keluar semua dari zona nyaman. Mending kita sakit daripada rakyat sakit. Kalau infrastruktur jadi, ekonomi kita hidup, baru bapak ibu semua punya kebanggaan. Ini masalah rasa," kata Jokowi

Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, dan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika.


Sumber : detik

Ahok-Djarot Berikan Empat Solusi Rumah Hunian Di Jakarta

Sesuai program Ahok-Djarot yang sudah berjalan soal rumah hunian atau rusunawa, Ahok memberikan solusi rumah hunian di Jakarta. Ahok memberikan empat solusi hunian di jakarta dari yang berpenghasilan rendah sampai diatas 10 jt rupiah dan yang memiliki tanah di jakarta.

Kebutuhan akan hunian layak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi masalah di berbagai wilayah di Indonesia tak terkecuali DKI Jakarta. Para Calon Gubernur yang bertarung dalam ajang Pilkada DKI Jakarta 2017 pun melirik permasalahan ini sebagai hal yang harus diatasi.

Bila pasangan Cagub dan Cawagub Anies Baswedan-Sandiaga Uno punya program perumahan tanpa DP alias uang muka, bagaimana dengan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat?

Basuki yang akrab disapa Ahok menjelaskan, pihaknya memberikan solusi dengan empat kategori. Pertama, untuk warga yang berpenghasilan di bawah Rp 3 juta, Pemprov DKI Jakarta menyediakan rumah susun sewa bersubsidi.

"Kalau untuk orang dengan gaji Rp 3 juta, kita bangun 1 rusun, bisa 36 meter persegi. Itu (harganya) Rp 200 juta- Rp 250 juta. Mampu enggak orang dengan gaji Rp 3 juta bayar cicil Rp 200 juta? Tanpa bunga saja enggak sanggup kok. Belum lagi untuk pemeliharaan. Makanya kami mau buat satu model yang kami subsidi habis, 80% lebih. Di situ anaknya dapat KJP, naik bus gratis, ada dokter macam-macam, dan hanya bayar Rp 5 ribu- Rp 15 ribu," ujar Ahok di balai Kota beberapa waktu lalu.

Kategori kedua, lanjut Ahok, Pemprov DKI Jakarta menyediakan rumah susun dengan harga murah, seharga sewa kos-kosan. Rusun ini akan dibangun dekat dengan terminal atau stasiun LRT maupun MRT.

"Ini yang harga kos. Ini orang enggak mampu cicil juga. Tapi dia selama kos. Tapi dia mampu cicil rumah karena uangnya sudah habis cicil rumah di pinggiran. Kami mau hemat dia waktu," katanya.

Kategori ketiga, yakni untuk warga berpenghasilan di atas Rp 10 juta. Pemprov DKI akan menyediakan unit rusun untuk dicicil.

"Kalau gaji sudah di atas Rp 10 juta, mampu dia cicil. Asal tanah enggak dihitung harganya. Makanya yang ketiga ini, kami lakukan, tanah tidak dihitung tapi dengan catatan, dia tidak boleh jual ke orang lain. Setelah 20-30 tahun, harus jual lagi ke pemda. Harga NJOP," jelas Ahok.

Kategori keempat, bagi pemilik tanah di Jakarta, Pemprov DKI akan mengajak bekerjasama. Nantinya di atas tanah warga itu, Pemprov DKI akan membangun apartemen.

"Yang punya tanah, misalnya kamu kos-kosin orang. Tanahmu 100 meter. Kita lagi siapkan nanti kita bangun apartemen, kasih kamu dua kali atau 2,5 kali. Kita lagi hitung. Jadi kalau tanah kamu 100 meter, kamu bisa dapat 150/200/300. Sehingga ini sertifikat atas nama kamu, kamu boleh jual boleh sewakan ke orang lain. Jadi kita tukar tanah," kata Ahok.

"Tapi semua peraturan ini kan belum pernah ada yang bikin, pertama kali. Terus kita kenapa belum masuk yang keempat ini? Karena kita lagi beresin mana halte mana stasiun. Baru data. Yang pertama duluan. Untuk apa? Yang jelas yang pindahkan dari sungai atau waduk. Dia enggak mampu beli. Nah inilah inkubator, kasih modal kerja, kasih kesehatan, pendidikan anaknya semua. Naik bus semua supaya dia 1-2 generasi hidupnya lebih baik," papar Ahok.


Sumber : detik

Friday 24 February 2017

Ternyata.....!! Program DP Nol Rupiah Anies-Sandi Bentuknya Rusun Bukan Rumah Tapak

Yahhh... masih dalam program pilkada DKI bro.. ini ada yang menarik dari program pasangan calon no urut tiga yaitu anies-sandi, program DP nol rupiah bagi warga jakarta yang ingin memiliki rumah.
Dalam program tersebut berbentuk hunian vertikal sederhana subsidi pemerintah dengan harga sekitar Rp. 350 juta rupiah. 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga S Uno memiliki program yang matang di sektor perumahan yakni lewat program perumahan tanpa uang muka alias down payment (DP) yang diusungnya dengan nama Program DP Nol Rupiah bagi warga Jakarta.

Mekanismenya adalah, masyarakat yang mengajukan permohonan program ini disyaratkan menabung terlebih dahulu sebesar Rp 2,3 juta selama 6 bulan. Adapun plafon Kredit Pemilikan Rumah yang akan disediakan mencapai Rp 350 juta untuk membeli hunian berbentuk rumah susun (rusun). Tanpa ada program tabungan ini, masyarakat harus menanggung uang muka Rp 53 juta (15% dari harga rumah).

Tabungan sebesar Rp 2,3 juta/bulan bila dikalikan 6 juta, hanya sebesar Rp 13,8 juta. Sementara sisanya akan dimasukkan dalam cicilan yang ditanggung masyarakat dengan cicilan bulanan menjadi Rp 2,3 juta selama 20 tahun.

Tak ingin pendukungnya salah faham, pasangan calon (paslon) ini lewat situs resmi pemenangannya di jakartamajubersama.com, mereka mengungkapkan, unit hunian yang dibangun akan berbentuk rumah susun (rusun) bukan rumah tapak atau rumah di atas tanah.

"Properti dalam program ini berbentuk hunian vertikal sederhana subsidi pemerintah dengan harga sekitar Rp 350 juta," tulis situs tersebut seperti dikutip detikFinance, Kamis (23/2/2107).

Dalam situs tersebut dijelaskan mengapa dalam programnya tetap tertulis rumah. Hal ini mengacu pengertian bahwa rumah adalah hunian yang bisa berbentuk rumah tapak atau pun rumah susun.

"Penggunaan istilah "rumah" merupakan istilah generik yang mengacu pada hunian, yang dalam hal ini berarti hunian vertikal," demikian tulis situs itu lagi.

Meski demikian, fokus program ini adalah hunian vertikal alias rusun, karena mempertimbangkan ketersediaan dan harga tanah di ibu kota.

Di mana lokasinya?

Pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan yang paling banyak dilontarkan masyarakat. Lewat situs pemenangan ini, Anies-Sandi menyebut bahwa lokasinya akan berada di DKI Jakarta memanfaatkan aset milik pemerintah yang selama ini tak digunakan alias menganggur.

Begini kriteria lokasi yang akan digunakan paslon nomor 3 ini untuk membangun rumah rakyat:
  1. Berada di wilayah DKI Jakarta.
  2. Penyediaan lahan bisa menggunakan aset pemda, serta tanah-tanah telantar.
  3. Pemprov akan aktif mengarahkan lahan-lahan untuk dibangun hunian vertikal, seperti di lokasi pusat aktivitas perekonomian warga, contohnya pasar.
  4. Bisa bekerja sama dengan pihak ketiga dengan skema Built, Operate, Transfer (pemanfaatan tanah negara oleh swasta dengan mendirikan bangunan, kemudian bangunannya digunakan swasta dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, lalu dikembalikan ke negara).
Sumber : detik

Thursday 23 February 2017

Siapakah Presiden 2019, Jokowi, Prabowo Atau Ada Pasangan Lain

Tahun 2019 berakhirnya Jokowi menjabat sebagai Presiden RI, apakah Jokowi kembali lagi menjadi Presiden atau tidak? Dua tahun lagi akan ada pesta demokrasi pemilihan presiden RI. Dari situasi saat ini, pilkada DKI memang menjadi sorotan publik karena DKI dengan APBD yang paling besar dan DKI juga ibukota Negara Indonesia. Dari pilkada DKI dengan paslon Agus-Sylvi, Basuki-Djarot dan Anies-Sandiaga dan dari hasil perhitungan suara sementara paslon Basuki-Djarot dan Anies-Sandiaga yang lebih tinggi dari paslon Agus-Sylvi memungkinkan ada dua putaran untuk pilkada ini, karena diantara tiga paslon tidak ada yang melebihi 50% + 1.

Ada yang menarik dari pilkada DKI, seperti Anies yang didukung Prabowo dan Ahok yang sepertinya dipihak Jokowi, dan banyak beredar bahwa memilih Anies maka memilih Prabowo sebagai Presiden dan Memilih Ahok maka memilih Jokowi sebagai presiden. Sepertinya memang benar, apakah pemilihan presiden tahun 2019 ada dua pasangan calon yaitu Jokowi dan Prabowo, ataukah ada pasangan calon lain. Kita tunggu saja satu tahun lagi.

Bagi para pelaku politik ataupun partai dua tahun itu bisa dibilang sebentar dan bisa juga dibilang lama, karena partai harus menyiapkan siapa calon terbaik untuk Negeri ini. Karena partai politik juga harus menyiapkan strategi untuk memenangkan calonnya agar mendapat kursi jabatan yang lebih banyak tentunya.

Dari PDI-P mungkin akan mengusung Jokowi sebagai calon Presiden yang akan datang, Tapi Gerindra sebagai partai politik yang ketua umumnya Prabowo pasti juga akan mengusung Prabowo tentunya, karena dari Pilihan presiden tahun 2014 hanya ada dua kandidat yaitu Jokowi dan prabowo.

Mungkinkah Prabowo akan mencalonkan diri sebagai calon Presiden 2019, kita tunggu saja satu tahun lagi untuk melihat siapa saja yang mencalonkan presiden RI, Jokowi dan Prabowo atau ada Pasangan calon lain yang akan mencalonkan atau dicalonkan oleh Partai Politik. semakin banyak Pasangan Calon tentunya semakin menarik.

Jobdesk Sales TO, Motoris, Medical, GT, MT dan WS

Sales adalah orang yang jualan produk.

Sales TO (Take Order) adalah sales yang mengunjungi toko yang sudah terdaftar menjadi customer.
Pekerjaannya sales TO yaitu mengunjungi outlet/toko yang sudah terdaftar sebagai customer di perusahaan, sales hanya mengunjungi sesuai jadwal misalnya satu minggu sekali, dua minggu sekali atau satu bulan sekali. Toko sales TO pun yang ada dipinggir jalan besar atau yang masih terjangkau dengan mobil(pengiriman) karena sales TO tidak boleh membawa barang.

Sales Motoris adalah sales yang mejual barang dengan motor yang tidak bisa dijangkau oleh sales TO. Pekerjaannya juga tidak jauh beda dengan sales-sales lain tapi disini mereka menyasar di toko-toko yang kecil, pelosok, atau angkringan.

Sales Medical  adalah sales yang hanya mengunjungi toko-toko medikal, misalnya apotek, bidan, rumah sakit,dll.

Sales GT (General Trade) adalah sales yang tokonya tidak terlalu besar maupun kecil, toko GT adalah toko yang dikunjungi sales TO.

Sales MT (Modern Trade) adalah sales yang dikunjungi sales TO, tetapi toko untuk MT adalah toko yang besar, Supermarket ataupun mall-mall besar.

Sales WS (Wholesaler) adalah Toko grosir, yang masuk dalam kriteria GT, toko ini difokuskan untuk menjual secara grosir dan yang tidak bisa dijangkau juga oleh sales-sales lain. Toko ini cukup membantu untuk meningkatkan penjualan.

Nah semua itu pasti ada kebijakan dalam menentukan GT, MT dan WS berapa besar luas toko yang masuk kriteria. Begitu pula dengan target penjualan, pasti berbeda-beda.

Pengalaman Kerja Di Distributor Consumer Goods Products

Yah...... Kali ini saya mau share bagaimana kerja di distributor yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman. 

Saya disini menjadi administrasi salah satu perusahaan distributor daerah yogyakarta. apa sih pekerjaan seorang administrasi, ya tentunya berbeda-beda dengan perusahaan lain, tergantung kebijakan perusahaan itu sendiri. Tapi disini saya bekerja sebagi Claim, jadi tugas saya meng-claim promosi atau program yang yang dijalankan distributor untuk meningkatkan penjualan produk-produknya yang sudah berakhir ke supliyer. Apa itu promosi, kalian tentunya tahu promo-promo yang ada di supermarket-supermarket atau mall-mall, dengan diskon ataupun dalam bentuk barang, contoh beli x dapat diskon 30%, beli x dapat y, nah itu diskon bukan semata-mata barang tidak laku ataupun sudah mendekati kadaluarsa, tapi memang ada promo untuk meningkatkan penjualan agar pembeli tertarik untuk membeli barang tersebut, dan itu pasti setiap bulan ada dan berturut-turut. 

Sebagai admin saya hanya melakukan berapa jumlah diskon yang diberikan ke toko selama promo tersebut berjalan, dan setiap program berbeda-beda ya, nah dari diskon itu saya klaim ke supliyer tentunya dengan hasil penjualan dan diskon yang ada di sistem dan yang terpakai. 

Selain itu membuat laporan promo itu penting, karena sales harus tau promo yang sedang berjalan apa saja dan tentunya budget untuk promo tersebut berapa, karena setiap promo memiliki budget berbeda-beda, budget yang dipakai biasanya diambil dari penjualan bulan-bulan sebelumnya. Mungkin itu dulu ya.hehe

Sri Mulyani Mengingatkan Freeport McMoran Inc, Induk Usaha PT Freeport Indonesia (PTFI)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan Freeport McMoran Inc, induk usaha PT Freeport Indonesia (PTFI).
Ia menilai, ada potensi dampak buruk bila perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu terus-menerus menunjukkan sikap negatif.
"Jadi yang baik adalah menjaga kepentingan bersama, kegiatan ekonomi penting bagi Indonesia bagi Papua, dan juga Freeport sebagai perusahaan publik. Kalau dia berhenti (operasi), dia akan jatuh sahamnya," ujar Sri Mulyani di Kantor Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/2/2017).
Seperti diketahui, pemerintah mempersilakan PT Freeport Indonesia mengubah statusnya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) agar bisa kembali mengekspor konsentrat.
Selain itu, pemerintah sudah menawarkan proses transisi selama enam bulan kepada Freeport untuk melihat fakta-fakta yang ada dalam KK dan apa yang ada di UU Minerba. Namun, Freeport menolaknya.
CEO Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson, secara tegas mengatakan pemerintah dianggap berlaku sepihak. Atas hal itu, ia mengancam akan membawa persoalan tersebut ke arbitrase internasional.
Pada akhir perdagangan di bursa AS, Selasa atau Rabu (22/2/2017) dini hari, harga saham Freeport McMoran Inc ditutup turun cukup dalam.
Saham induk perusahaan PT Freeport Indonesia tersebut berakhir melemah sebesar 5,23 persen di posisi 14,13 dollar AS per saham.

Melemahnya saham Freeport terkait erat dengan masih buntunya negosiasi antara perusahaan tersebut dan Pemerintah Indonesia terkait dengan perpanjangan operasi.
Sebelumnya, sejak 11 Januari 2017, masa perpanjangan ekspor konsentrat perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu habis pasca-terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.
Dalam aturannya, industri pertambangan tidak boleh mengekspor mineral mentah lagi, harus dalam bentuk yang sudah dimurnikan.
Oleh sebab itu, ada kewajiban bagi perusahaan pertambangan untuk membangun smelter. Namun hingga 11 Januari 2017, Freeport tidak juga merealisasikan pembangunan proyek smelternya.
Pemerintah mencoba mencari solusi dengan mengeluarkan PP Nomor 1 tahun 2017 dengan mempertimbangkan ketentuan UU Minerba.
Melalui aturan itu, pemegang KK tetap boleh mengekspor konsentrat asal mengubah statusnya menjadi IUPK.
Selain itu, pemerintah juga memberikan dua syarat lagi yang harus dipenuhi Freeport. Syarat itu adalah bersedia membangun smelter dalam waktu lima tahun dan bersedia divestasi 51 persen sahamnya.
Namun, Freeport justru mengajukan syarat balik, meminta pemerintah memberikan kepastian usaha jangka panjang dan penetapan tarif pajak secara tetap layaknya yang tertuang di KK.
Sri Mulyani juga mengaku telah berkonsolidasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan terkait persoalan PT Freeport Indonesia.
Konsolidasi itu bagian dari persiapan pemerintah menindaklanjuti dinamika masalah dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.
"Termasuk (bersama-sama) melihat penerimaan negara melalui KK (Kontrak Karya) yang diatur sebelumnya dan bagaimana itu diubah dalam bentuk sesuai izin dalam Undang-Undang Minerba," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tetap akan berpegang pada Undang-Undang Minerba. Ia juga menegaskan, semua investor yang berinvestasi di Indonesia harus mematuhi aturan dan undang-undang yang ada.
"Kami juga lakukan amanat undang-undang secara penuh sehingga bisa dipahami masyarakat dan menjadi pegangan kami sebagai pemerintah dan menjadi pegangan bagi investor yang akan investasi," katanya.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Wilayah Indonesia Timur berharap pemerintah mengelola isu PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan baik.
Jangan sampai memanasnya hubungan Freeport Indonesia dengan pemerintah menjadi kontra produktif dan tidak terukur.
"Isu Freeport ini harus dikelola dengan baik, terukur dengan target yang jelas," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia, Andi Rukman Karumpa.
Andi mengatakan, gejolak antara negara dan korporasi besar seperti Freeport lumrah terjadi dimana-mana. Misalnya dulu ada Aramco yang juga bermasalah dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi. Kemudian, Aramco jatuh ke pangkuan pemerintah kerajaan Arab Saudi.
"Sengketa kontrak dengan multi nasional company ini hal biasa. Tapi harus ada target yang terukur. Gejolak itu dimanage sehingga bisa lebih produktif dalam jangka panjang atau jangka pendek," tutur Andi.

Pihaknya dalam hal ini mendukung ketegasan pemerintah kepada Freeport. Sebab selama ini, Freeport mengulur-ulur waktu membangun smelter di dalam negeri. Freeport juga terkesan berusaha selalu mendikte pemerintah.
Andi mengingatkan, agar isu kisruhnya Freeport dengan pemerintah Indonesia dikelola dengan baik. Pasalnya, puluhan ribu pekerja tambang sudah dirumahkan. Tak hanya itu, jika ini terus berlangsung perekonomian di Papua akan ikut terguncang.
Sebab, lebih dari 90 persen produk domestik bruto regional (PDRB) Kabupaten Mimika, sekitar 37 persen PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Papua berasal dari Freeport.
"Saya kira dampak-dampak ekonominya dan politik lokal juga harus dipertimbangkan. Makanya kita harap dikelola dengan baik," imbuhnya. (sen/kps).


Sumber : tribun

Wednesday 22 February 2017

Jokowi ingin PT. Freeport tunduk kepada aturan RI. Jika tidak,“Silahkan pergi dari Indonesia!

Jokowi diam-diam membuat publik kaget, pasalnya ketika isu tanda tangan kontrak PT. Freeport di perpanjang, Jokowi membuat kebrakan dengan mengancam PT. Freeport untuk mengikuti Kontrak IUPK. Kontrak Karya dihapus untuk PT. Freeport karena dinilai tidak sesuai konstitusi negara. Kita sebagai warga negara Indonesia hanya bisa menyaksikan, kumpulan emas dan tembaga yang lari ke Amerika, dan Indonesia hanya mendapatkan sedikit. Papua pun sebagai tuan rumah tidak mendapatkan hak mereka yang berarti, mereka tetap sama, mengalami kemiskinan, padahal wilayah mereka adalah wilayah emas dan tembaga dunia.

Gebrakan Jokowi tepat saat isu Ahok menjadi melebar ke luar DKI, seakan-akan Jokowi memangmemanfaatkan suasana ini agar Jokowi lebih terfokus ke PT. Freeport agar kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Serangan Jokowi terhadap PT. Freeport bukan hal yang tiba-tiba, sebelum memulai permainan, Jokowi harus mencari sekutu yang kuat untuk menghadapi PT. Freeport, karena tidak main-main, PT. Freeport adalah PT yang dikelolah oleh Amerika, negara yang kuat dalam politik internasional.

Jokowi adalah presiden yang lihai, Jokowi mulai bekerjasama dengan Putin, Beruang Eropa, negara yang berani secara terang-terangan melawan Amerika. Bahkan, Rusia tidak segan-segan membantu Suriah dalam memberantas terorisme. Sehingga, koalisi teroris di Suriah menjadi buyar, dan ambisi Barat menaklukkan Suriah melalui tangan takfiri gagal total. Tatkala Arab Saudi mengajak latihan tentara bersama, menteri luar neger menolak. Jokowi tahu, bahwa Arab Saudi adalah antek dari AS. Akhirnya, Jokowi dengan bangga bekerjasama dengan Iran. Iran telah mengirim minyak ke Indonesia, dan Indonesia menyambut itu.

Dalam bidang transportasi, Jokowi menggandeng Cina, sehingga secara tidak sadar, posisi Jokowi menegaskan, bahwa dirinya berada di pihak Timur dari pada pihak Barat. Hal ini bukan tanpa resiko, Barat dengan mudah menebarkan isu ke Indonesia agar Indonesia terpecah belah. Dimulailah isu Cina, Komunis dan Syiah. Bahkan Jokowi dianggap antek komunis dan wajib diturunkan. Isu Syiah dibuat berharap isu ini mampu membuat Indonesia porak-poranda seperti Suriah. Tetapi mereka lupa, Indonesia mempunyai dua sayap penyeimbang bangsa yaitu NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, dan menolak segala bentuk terorisme. Jokowi pun kerap berdiskusi dengan keduan ormas tersebut, untuk mempertahankan bangsa dan negara. Bahkan, tatkala PT. Freeport dihabisi oleh Jokowi, GP. Ansor dan Pemuda Muhammadiyah siap bersama pemerintah. Bahkan Gus Yaqut mengultimatum GP. Ansor, siaga satu untuk membela bangsa dan negara, karena PT. Freeport mengajukan arbitrase ke mahkamah internasional.

Kemudian, dengan mengangkat Tito Karnavian dan Panglima Gatot lengkap sudah kekuatan Jokowi di dalam negeri. Kapolri dan Panglima TNI siap menjaga bangsa dan negara dari serangan luar dan dalam. Jokowi adalah petarung handal, meskipun dia bertubuh kurus, tetapi berjiwa jiwa. Bayangkan, Jokowi mampu mengancam PT. Freeport yang notabennya negara dalam negara. Jokowi ingin PT. Freeport tunduk kepada aturan RI. Jika tidak, apa kata Jokowi? “Silahkan pergi dari Indonesia!”

Andaikan ancaman dan kebijakan Jokowi berhasil kepada PT. Freeport, hal ini membuat pelajaran kepada para investor asing, bahwa jika ingin berinvestasi, taat pada hukum RI. Jika tidak, nasibnya akan sama dengan PT. Freeport.

Menteri Jonan pun membantu Jokowi dalam kebijakan dengan PT. Freeport. Jonan tahu, bahwa usaha untuk menguasai PT. Freeport tidak mudah, karena mereka bercokol sudah lama di Papua. Dengan UU ESDM yang baru, menteri Jonan berhasil menekan PT. Freeport dengan mudah, jika mereka mengancam ingin mengajukan arbitrase ke mahkamah internasional, menteri Jonan bukannya takut, bahkan akan mengancam balik PT. Freeport.

Itulah Jokowi, presiden yang awalnya dituduh antek asing, justru dialah orang yang berani mengancam dinasti PT. Freeport. Jokowi bukanlah orang yang suka beretorika anti asing tetapi dia lebih suka menunjukkan bahwa dirinya anti asing, tegakkan kedaulatan di dalam negara sendiri. Akankah PT. Freeport akan tunduk atau kembali kepangkuan ibu pertiwi? Marilah kita bantu perjuangan Jokowi.


Sumber : seword

Sidang Ahok Ke-11, Ini Pernyataan Mengerikan Yunahar Ilyas

Saya termasuk penggemar Prof. Yunahar Ilyas. Saat saya kuliah sering menggunakan buku-buku karangan beliau sebagai rujukan terutama buku kuliah akhlak dan kuliah akidah. Dengan kecemerlangan ilmunya, sangat wajar beliau diangkat menjadi Wakil Ketua Umum MUI.

Namun saat beliau menjadi saksi ahli pada sidang lanjutan Ahok ke-11 ada pernyataan beliau yang menurut saya cukup mengerikan.

Wakil Ketua MUI, Yunahar Ilyas, menyatakan arti “aulia” dalam surat Al Maidah ayat 51 sebagai teman dekat jauh lebih berat daripada pemimpin.

Yunahar merupakan ahli agama dalam sidang dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Kalau diterjemahkan teman setia jauh lebih berat. Jadi berteman pun enggak boleh dengan Nasrani dan Yanudi,” kata Yunahar di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2017).

Menurut dia, ada tiga sifat pemimpin, struktural, kultural dan profesional. Yunahar sepakat dengan tafsir aulia sebagai pemimpin bersifat struktural dan dipertegas oleh surat Al Maidah ayat 55.

“Struktural adalah pemimpin dipilih, seperti presiden dan wakil presiden, gubernur dan DPR. Kalau menteri kan enggak dipilih. Jadi tidak pernah mempersoalkan menteri non-muslim,” kata Yunahar.

Sementara pemimpin profesional seperti direktur, atasan kerja yang berlatar belakang non-muslim tak dipermasalahkan. Sebab, pemimpin tersebut bersifat profesional.

Ahok didakwa dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP. Jaksa menilai Ahok telah melakukaan penodaan terhadap agama serta menghina para ulama dan umat Islam terkait pidato yang menyinggung surat Al Maidah 51 di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, saya ingin menyampaikan pendapat saya yang kurang sepakat dengan perkataan beliau. Beliau menyatakan bahwa makna kata ‘auliya’ kalau diterjemahkan teman setia jauh lebih berat. Jadi berteman pun enggak boleh dengan Nasrani dan Yanudi.

Saya sempat kaget beliau menyatakan kalimat seperti itu. Untuk membantah argumen dari tafsir yang menyatakan bahwa kata auliya bermakan teman, bukan pemimpin, beliau membuat pernyataan bahwa jika auliya dimaknai teman justru bermakna lebih berat dibanding pemimpin. Mafhum Mukholafahnya, memilih pemimpin non-muslim lebih ringan dosanya dibanding memilih teman non-muslim.

Jika yang ada seperti itu, maka seharusnya Ahok tak perlu terlalu dipermasalahkan. Toh, dia pemimpin, bukan teman. Jauh lebih dosa memilih teman Yahudi dan Nasrani dibanding memilih Ahok menjadi gubernur DKI, jika memang menurut beliau makna auliya jika dimaknai teman akan lebih berat lagi.

Selanjutnya, benarkah umat Islam dilarang berteman dengan orang Yahudi dan Nasrani? Saya ngeri mendegar perkataan beliau. Hal ini menyalahi kodrat manusia untuk bersosialisasi dengan sesama tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama. Seolah-olah, kita hanya boleh bersahabat dengan umat dengan agama yang sama.

Pernyataan beliau juga menafikan peran orang non-muslim bagi umat Islam. Beliau melarang umat Islam berteman dengan Yahudi dan Nasrani, namun beliau tak menyadari bahwa mereka berjasa terhadap umat Islam. Banyak orang Yahudi dan Nasrani yang menciptakan produk yang sangat bermanfaat bagi umat Islam. Dari mulai kendaraan, elektronik, obat-obatan, dan yang lain.

Saya rasa jika memang ingin memperberat tuduhan kepada Ahok, Prof. Yunahar Ilyas tidak seyogyanya mengatakan seperti itu. Ini sangat berbahaya bagi kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Apalagi jika melihat asbabun nuzul dari surat Al-Maidah ayar 51, konteks larangan itu karena mereka sedang memusuhi orang Islam. Memang dalam Islam dikenal ada istilah Kafir Harbi dan Kafir Dzimmi. Yang dilarang oleh Nabi adalah berteman dengan Kafir Harbi.

Apa yang dimaksud dengan Kafir Harbi dan Kafir Dzimmi?

Kafir Harbi adalah orang-orang non-muslim yang memerangi umat Islam. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang mengintimidasi hak orang Islam. Mereka mengancam keselamatan umat Islam. Jika terhadap kafir harbi, umat Islam tidak hanya dilarang berteman, tapi wajib memeranginya.

Kafir Dzimmi adalah orang-orang noon-muslim yang hidup berdampingan dengan orang Islam. Mereka menjalani kewajibannya sebagai warga masyarakat, mereka tidak memusuhi umat Islam, mereka bahkan bisa bekerja sama dan saling membantu dengan umat Islam. Terhadap kafir dzimmi, umat Islam wajib mennghormati mereka, menjaga hak-hak mereka, tidak memusuhi, serta melindunginya.

Jadi sikap umat Islam kepada umat non-muslim tidak boleh digeneralisir, ada perinciannya. Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam dimaknai seluruh makhluk hidup. Tidak hany orang Islam. Manfaat Islam tidak hanya untuk orang Islam.

Mungkin seperti itu….


Sumber : seword

Sri Mulyani Blak-blakan soal Freeport

Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia tengah tarik menarik, terkait kepastian usaha dan investasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, buka suara soal sikapnya terhadap Freeport.

Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan, dirinya dan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengambil tindakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017, tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Sri Mulyani mengatakan, UU Minerba dibuat dengan harapan, Indonesia bisa memanfaatkan dengan baik seluruh potensi sektor tambangnya dengan baik, untuk generasi yang akan datang. Pemanfaatannya harus untuk kepentingan nasional, sehingga bisa menciptakan investasi, kesempatan kerja, ekspor, industri hilir, maupun dari sisi penerimaan negara.

"Penerimaan negara apakah dalam bentuk pajak, PPh, PPN, royalti, PBB, itu semuanya bisa dituangkan di dalam UU yang sudah diundangkan dari tahun 2009," kata Sri Mulyani di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Dalam UU tersebut, lanjut Sri Mulyani, dimandatkan untuk adanya perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Ini yang harus dipatuhi oleh Freeport.

"Nah, mengenai berbagai kontrak yang sudah dibuat sebelum itu, itu dimandatkan untuk dilakukan perubahan. Termasuk di dalamnya adalah berbagai macam pengaturan mengenai penerimaan negara. Nah, di dalam UU itu diamanatkan bahwa apapun kontrak yang ditandatangani harus menjamin bahwa penerimaan negara harus lebih baik," papar Sri Mulyani.

Jadi, kata Sri Mulyani, masalah yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan Freeport adalah suatu proses negosiasi transisi yang dilakukan. Semangatnya, agar seluruh pertambangan di Indonesia bisa lebih baik, transparan, dan memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

"Jadi tidak ada lagi apa yang disebut berbagai macam negosiasi yang sifatnya tertutup, tidak transparan. Kita juga ingin ikuti peraturan perundang-undangan, dan menjelaskan secara baik kepada seluruh investor sehingga mereka juga tidak persepsikan bahwa pemerintah Indonesia mencoba melakukan berbagai apa, halangan-halangan atau kesulitan-kesulitan. Karena itu semua sudah ada di dalam UU," papar Sri Mulyani.

Pemerintah, lanjutnya, akan menjalankan UU No.4 Tahun 2009 dengan baik. Sehingga UU tersebut bisa menjadi pegangan bagi para investor yang ingin berinvestasi ke Indonesia. "Kalau investasi ke Indonesia berarti mengikuti aturan perundang-undangan di Indonesia," ujarnya.

"Saat ini saya bersama-sama dengan Menteri ESDM melakukan berbagai persiapan, termasuk melihat berbagai macam penerimaan negara yang diatur melalui KK sebelumnya, dan bagaimana apabila itu diubah dalam bentuk rezim yang sesuai dengan UU Minerba yang baru dan tentu menjaga agar penerimaan negara tetap bisa dipertahankan atau bahkan lebih baik sesuai dengan amanat UU," tutur Sri Mulyani. (wdl/hns).


Sumber : detik

Tuesday 21 February 2017

Pemuda 28 Tahun Jatuh Hati dengan Wanita 82 Tahun

Sofian Loho Dandel (28), warga Pulau Mantehage, Minahasa Utara, tak menyangka jodohnya adalah Martha Potu yang telah berusia 82 tahun.
Walau terpaut 54 tahun, cinta mampu menepis jurang perbedaan usia mereka.
Saat ditemui Kompas.com di rumah Martha, Desa Lelema Jaga 4, Kecamatan Tumpaan, Minahasa Selatan, Senin (20/2/2017), dua orang yang baru saja melangsungkan pemberkatan nikah pada Sabtu (18/2/2017) ini tak segan menunjukkan kemesraan mereka.
Sofian merangkul pundak Martha saat melayani sesi wawancara. Dia kemudian menuturkan awal mula dia menemukan tambatan hatinya.
"Setahun lalu ada telepon masuk ke ponsel saya. Tidak tahu siapa, saya angkat dan kami berkenalan. Mulai dari situ kami terus berkomunikasi," cerita Sofian.
Komunikasi yang intens membuat Sofian yang saat itu bekerja di sebuah bengkel di Kotamobagu merasa menemukan cintanya.
"Saya belum pernah pacaran sebelumnya. Saya merasa jatuh cinta," kata Sofian.
Tak tahan dengan perasaan cintanya, Sofian pun kemudian nekat mendatangi Martha di Lelama, yang jaraknya cukup jauh. Saat pertama bertemu secara fisik dengan Martha, Sofian terkejut.
"Saya tidak tahu kalau Martha sudah setua ini. Namun, kami merasa benar-benar jatuh cinta, dan sepakat melanjutkan hubungan ini," tutur Sofian.
Merasa sudah cocok satu sama lain, kedua insan yang dimabuk cinta ini lalu berencana meresmikan hubungan mereka. Banyak pihak yang menentang rencana itu, terutama keluarga Martha. Namun, tekad mereka sudah bulat, harus menikah.
Sofian pun kemudian menyampaikan rencana pernikahan itu kepada orangtuanya yang ada di Pulau Mantahage. Sofian lalu mengajak orangtuanya untuk menemui Martha dan melamarnya. Sewaktu datang ke rumah Martha di Lelema, Sofian tak memberi tahu usia calon istrinya.
"Kami tidak tahu kalau calon istrinya seorang nenek. Sangat terkejut waktu itu, tetapi mau bilang apa. Kami lihat mereka saling menyayangi, ya kami setuju saja dengan pilihannya. Jodoh kan urusan Tuhan," ujar Magdalena (60), ibu Sofian yang turut mendampingi Sofian dan Martha saat diwawancarai.
Pemberkatan pernikahan mereka menjadi heboh saat salah satu tamu undangan yang hadir mengunggah foto-foto pasangan ini ke media sosial. Beragam tanggapan dilontarkan netizen. Banyak yang mencibir pilihan Sofian.
"Sama seperti yang pendeta sampaikan sewaktu pemberkatan, kami akan setia sampai selamanya, sampai Tuhan mengizinkan hidup kami," kata Sofian.
Hal itu diaminkan pula oleh Martha. Suaminya meninggal 10 tahun lalu. Martha tinggal sendiri di rumahnya. Kedua anaknya kini berada di Jerman dan Arab Saudi.
"Saya terus berdoa kepada Tuhan, jika masih diizinkan dan diberi kesempatan, saya meminta ada pendamping yang bisa mengurus saya pada usia tua ini. Tak menyangka, Tuhan mengutus Sofian," kata Martha.
Dua orang yang terlihat romantis ini kini optimistis menjalankan bahtera rumah tangga mereka. Panggilan "mami-papi" pun kini menjadi sapaan saling sayang Sofian dan Martha.


Sumber : tribun

Terkuak Siapa Sebenarnya Sosok Kak Ema yang Disebut Dalam Percakapan Rizieq-Firza

Sosok Ema mulai terkuak. Dia ternyata merupakan salah seorang istri dari petinggi organisasi masyarakat (Ormas) berbasis Islam.
'Kak Ema' demikian dia disapa, terseret dalam rekaman percakapan yang beredar di media sosial dan situs baladacintarizieq.com.
Selain Ema, percakapan berunsur pornografi itu, juga menyeret nama Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab serta Firza Husein.
Ema ditengarai sosok yang mengenalkan Firza kepada Rizieq.
Perkenalan itu berawal dari pondok pengajian milik Rizieq di Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat.
Penyidik Polda Metro Jaya sudah memeriksa Ema.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Yuwono mengatakan Ema mengenal tersangka kasus dugaan pemufakatan makar Firza Husein dan tersangka kasus dugaan penghinaan Pancasila Habib Rizieq Shihab.
"Teman saja, semua teman," ujar Argo di Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (20/2/2017).
Kasus ini merupakan rangkaian penyebaran chat sex dan foto-foto tak senonoh yang diunggah dalam situs baladacintarizieq.com.
Ketika dikonfirmasi apakah benar kabar yang menyebutkan Ema merupakan istri petinggi salah satu organisasi keagamaan, Argo tak membantah.
"Kamu tahu saja," ujar Argo.
Argo tak mau menyebut nama organisasi keagamaan tersebut.
"Ya, iya, ada lah," ujar Argo.
Argo enggan menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap Ema.
Dia juga tidak mau membocorkan seperti apa hubungan Firza dengan Rizieq.
"Belum tahu. Tunggu saja perkembangan selanjutnya (dari penyidik)," ujar Argo.


Sumber : tribun

Pendaftaran SNMPTN 2017 Dimulai, Berapa Kuota Universitas Di Yogyakarta

SLEMAN - Rangkaian seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana di seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) telah dimulai.
Tak berbeda dari tahun sebelumnya, pola penerimaan mahasiswa baru diatur dalam 3 jalur, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) melalui ujian tertulis dan ujian keterampilan, serta Seleksi Mandiri yang diatur oleh masing-masing PTN.
Tahapan apa yang sedang berlangsung saat ini? berdasarkan wawancara Tribunjogja.com dengan Direktur Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM Dr.agr. Ir. Sri Peni Wastutiningsih, Rabu (25/1/2017).
Kegiatan SNMPTN dimulai pada tanggal 14 Januari dengan pengisian dan verifikasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
Sedangkan pendaftaran baru berlangsung di mulai pada tanggal 21 Februari hingga 6 Maret 2017.
Dari ketiga jalur seleksi tersebut, SNMPTN menjadi jalur seleksi yang diselenggarakan paling awal. SNMPTN sendiri merupakan pola seleksi nasional berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor semester 1 sampai dengan semester 5 bagi SMA/SMK/MA atau sederajat serta portofolio akademik.
Prosedur pengisian PDSS, menurut Peni, menjadi hal yang paling banyak ditanyakan oleh pihak sekolah dalam sosialisasi yang diselenggarakan kali ini.
“Banyak ditanyakan soal pengisian PDSS, misalnya kurikulumnya harus seperti apa. Kalo sekarang sudah lebih jelas, sistem sudah bisa mengakomodasi kalau ada perubahan kurikulum,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, perbedaan dalam sistem seleksi saat ini terletak pada pengisian PDSS di mana sekolah yang belum mengisi salah satu lembar PDSS dengan lengkap maka tidak dapat melanjutkan ke halaman yang selanjutnya.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi adanya kesalahan, karena siswa tidak dapat melakukan verifikasi jika data sekolah di PDSS belum tervalidasi.
Terkait pengisian PDSS ini, Peni berharap setiap sekolah, termasuk sekolah yang belum memiliki akreditasi A, B, atau C untuk dapat melakukan pengisian data agar siswa mereka memiliki kesempatan untuk mendaftar di PTN.
“Ini adalah haknya siswa, jadi sekolahnya juga harus memfasilitasi. Meskipun peluangnya hanya untuk 5% itu bisa saja diterima,” kata Peni.
Untuk proses pelaksanaan SNMPTN, biaya pelaksanaan akan ditanggung oleh pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya seleksi.
Peserta SNMPTN dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan dinyatakan diterima di PTN juga berpeluang mendapatkan bantuan biaya pendidikan selama masa studi melalui Program Beasiswa Bidikmisi.
Menurut Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Informasi UNY Drs. Sukirjo, M.Pd, hal ini seharusnya memberikan harapan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu untuk bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus mengeluarkan biaya kuliah. Ia menyayangkan masih adanya sekolah yang enggan melakukan pengisian data karena takut siswanya tidak mampu lolos seleksi.
“Mestinya semua yang layak menerima bidik misi semua diusulkan saja. Toh kalau tidak keterima SNMPTN masih bisa mencoba SBMPTN dan Seleksi Mandiri,” ujarnya.
Pada tahun ini, keempat PTN di Yogyakarta masing-masing menyediakan total kuota mahasiswa baru sebanyak 6.627 mahasiswa di UGM, 2.320 mahasiswa di UPN, 3.372 mahasiswa di UIN, serta 4.656 mahasiswa di UNY. Kuota ini akan dibagi ke dalam 3 jalur yang telah disebutkan dengan perincian 30% untuk SNMPTN, 40% untuk SBMPTN, serta 30% untuk Seleksi Mandiri. (tribunjogja.com | Ikrar Gilang)


Sumber : tribun

Ada 54 Titik Banjir Di Jakarta, Ribuan Rumah Terendam

Banjir melanda Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut ada 54 titik banjir di Ibu Kota sampai pagi ini.

"Banjir di 54 titik sebabkan ribuan rumah terendam terendam banjir hingga ketinggian 1,5 meter di Jakarta," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangannya, Selasa (21/2/2017). Ada 401 laporan masyarakat soal banjir. Ketinggian air bervariasi, 10-150 sentimeter.  "Terdapat 54 titik banjir dan genangan, yaitu di Jakarta Selatan (11 titik), Jakarta Timur (29 titik), dan Jakarta Utara (14 titik)," kata Sutopo. Hingga Selasa (21/2/2017) pukul 08.00 WIB, daerah-daerah yang terendam banjir sebagai berikut:

*Jakarta Selatan*

  1. JOR Arah Pondok Indah, Jakarta Selatan 30 cm
  2. Duta Indah Blok M, Jakarta Selatan 32 cm
  3. Komp. Kejagung Blok H, Jakarta Selatan 30 cm
  4. Kalibata City, Jakarta selatan 30-40 cm
  5. Mampang, Jakarta Selatan 20-50 cm
  6. Simprug Golf Senayan,Jakarta Selatan 15 cm
  7. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 40 cm
  8. Jl. Pancoran Barat, Jakarta Selatan 40 cm
  9. Jl. Komp. Bank Indonesia, Jakarta Selatan 20-30 cm
  10. St. Tebet, Jakarta Selatan 20-40 cm
  11. LAN Pejompongan, Jakarta Selatan 30 cm

*Jakarta Timur*

  1. Kebon Pala, Kp. Makasar, Jakarta Timur 40 cm
  2. Pondok Kelapa, permukiman Lampiri 30-50 cm
  3. Komp. Bilimun 70 cm
  4. Jl. Pondok Kelapa, Jakarta Timur 20-30 cm
  5. Pondok Kelapa, Lembah lontar, Jakarta Timur 100 cm
  6. Pondok Kelapa, Lembah Nyiur, Jakarta Timur 30 cm
  7. Taman Malaka Selatan 3, Jakarta Timur 100 cm
  8. Jl. Pendidikan Raya, Jakarta Timur 50-60 cm
  9. Rumah Sakit Duren Sawit, Jakarta Timur 40-50 cm
  10. 8 titik di Klender, Jakarta timur 10-20 cm
  11. 2 titik di Duren sawit, Jakarta Timur 20-30 cm
  12. Perumnas Klender, Jakarta Timur 50 cm
  13. RW 5 Kel. Jatinegara, Jakarta Timur 40 cm
  14. Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur 10-12 cm
  15. Kel. Rawa Teratae, Jakarta Timur 40-60 cm
  16. Perum Jatinegara Indah, Jakarta Timur 30 cm
  17. Pulo Gebang PHP, Jakarta Timur 20-30 cm
  18. Cakung Timur, Jakarta Timur 30 cm
  19. Cakung, Jakarta Timur 30-40 cm
  20. Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur 40 cm
  21. Komp. Keuangan, Jakarta Timur 20 cm
  22. Layur, Jakarta Timur 14 cm
  23. Jalan Balai Pustaka, Jakarta Timur 50 cm
  24. Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur 20 cm
  25. Jl Rawamangun, Jakarta Timur 30 cm
  26. Pulomas Kayuputih, Jakarta Timur 40 cm
  27. Kel. Kayuputih, Jakarta Timur 10-15 cm
  28. Kayumas Utara, Jakarta Timur 40 cm
  29. Kayu Manis I, Jakarta Timur 30 cm

*Jakarta Utara*

  1. Pulo Nangka Timur, Jakarta Utara 30 cm
  2. Kelapa Gading, Jakarta Utara 20-30 cm
  3. Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara 40 cm
  4. komp. Janur Indah, Jakarta Utara 15-25 cm
  5. RS Mitra keluarga Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara 25 cm
  6. Bulevard MOI, Jakarta Utara 28 cm
  7. Pegangsaan, Jakarta Utara 2 60 cm
  8. RW 12 Pegangsaan 2, Jakarta Utara 40 cm
  9. Tugu Utar Pelumpang, Jakarta Utara 80 cm
  10. kel Laboa Kec. Koja 20-80 cm, Jakarta Utara (dua titik)
  11. Pasar Rebo, Jakarta Timur 50 cm
  12. Kel. Ciracas, Jakarta Timur 40-90 cm
  13. kel. Kramat Jati, Jakarta Timur 60 cm
  14. Kel. Pondok Gede, Jakarta Timur 20-70 cm

Tinggi banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, bervariasi, 70-150 cm.

Banjir juga merendam wilayah di Bekasi (Jakasetia dan Jakasampurna), sedangkan di Tangerang terjadi di Pondok Ranji. 


Sumber : detik

Monday 20 February 2017

Didemo TKI Soal Cuitan 'Babu', Ini Agenda Fahri Hamzah di Hong Kong

Ketua tim pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Fahri Hamzah didemo buruh migran saat lawatannya ke Hong Kong. Buruh Migran Indonesia (BMI) itu tersinggung soal cuitan dan pernyataan Fahri tentang buruh migran. 

Dari foto yang diperoleh detikcom, Senin (20/2/2017), terlihat sejumlah buruh migran membawa spanduk-spanduk berisi protes dan berkumpul di Victoria Park, Hong Kong. Bahkan ada pula yang menggelar aksi di depan KJRI sambil membawa spanduk biru bertuliskan 'Jangan bicara tentang BMI tanpa akui dan lindungi BMI dalam hukum Indonesia'.

Para buruh migran itu kecewa lantaran merasa tidak dilindungi hak dan martabat mereka. Apalagi Fahri sebagai wakil ketua DPR yang seharusnya melindungi mereka malah melontarkan pernyataan yang mendiskreditkan mereka. Koordinator Hong Kong dan Macau, Sringatin, menyampaikan kekecewaannya tentang cuitan Fahri "Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela…" dan pernyataannya "ada 1.000 kelahiran anak TKI yang tidak diinginkan dan 30% buruh migran mengidap HIV/AIDS di Hong Kong". 

"Tindakan Fahri Hamzah, dalam hal ini hakikatnya telah menunjukkan adanya indikasi bahwa para pembuat kebijakan di DPR RI, khususnya tim pengawas TKI, tidak memahami realitas kondisi buruh migran. Lebih buruk lagi, mereka mempunyai prasangka yang merendahkan buruh migran, khususnya pekerja rumah tangga yang rentan kekerasan," papar Sringatin dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (20/2).

Sringatin bersama teman-temannya pun menuntut mereka dilibatkan dalam pembahasan revisi UU no 39 tahun 2009 Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Dia berharap revisi UU tersebut benar-benar melibatkan buruh migran secara langsung sehingga DPR paham apa yang menjadi tuntutan mereka.

"Kami berharap kedatangan mereka kali ini tidak hanya formalitas atas respons terhadap protes yang kami sampaikan beberapa waktu lalu. Tapi sudah waktunya, DPR RI selaku perwakilan rakyat melibatkan buruh migran secara langsung dalam pembuatan kebijakan yang bersangkutan dengan kepentingan buruh migran," kata Sringatin.

Sementara itu Fahri Hamzah kali melalui keterangan tertulisnya mengatakan kunjungannya bersama 11 anggotanya itu dalam rangka menggali dan mengidentifikasi permasalahan buruh migran di di masa penempatan. Ada tiga hal utama yang diagendakan oleh timwas TKI DPR itu pertama pertemuan dengan konsorsium asuransi yang menjamin ganti rugi terhadap TKI atas segala kerugian dan musibah. 

Timwas meminta konsorsium asuransi harus transparan tentang apa saja yang mereka terima dari iuran asuransi yang jumlahnya sekitar Rp 300-400 ribu per TKI. Kedua adalah terkait perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri. Dari data yang dilaporkan BNP2TKI tenaga dan dana yang ditanggung pemerintah sangat kecil. Timwas TKI ingin memastikan bahwa jumlah bantuan hukum melalui aparat dan dana dapat ditingkatkan. 

Ketiga adalah rapat dengan otoritas data dan imigrasi. Sebab salah satu akar masalah manajemen TKI adalah identitas ganda. Perdagangan manusia bermula dari tidak adanya data warga negara yang baku, dan akhirnya warga negara jadi komoditas.

Dalam kesempatan itu sempat Fahri mendengarkan keluhan Herlina, warga Bima, yang merasa dijebak kasus tuduhan pencurian kepada majikannya.

"Setidaknya harus ada kesadaran yang menyeluruh bahwa seluruh pekerja Indonesia di luar negeri khususnya di Hongkong adalah bersaudara dan konsulat Jenderal RI di Hongkong adalah semacam orang tua, yang mengayomi warga negaranya. Negara, dalam hal ini diwakili oleh Konsulat Jenderal harus tampak tegas dan berwibawa dalam menghadapi atau membela tenaga kerja yang bermasalah di Hongkong," kata Fahri dalam rilisnya. 

Fahri juga menemukan sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia belum berjalan secara optimal. Banyak agen-agen penempatan TKI di Hong Kong yang masih mengabaikan hak-hak TKI dan pelanggaran kontrak. 

"Tentu ini akan menjadi masukan berharga dalam perbaikan sistem dan regulasi terutama yang saat ini sedang dibahas di DPR yaitu RUU Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri," ujarnya. 

Dalam kegiatan di Hong Kong itu timwas mengadakan pertemuan dengan Pekerja Migran Indonesia di Aula St Paul's Convent School Causeway Bay dan mengunjungi Kawasan Central dan Victoria Park yang sangat ramai dipadati TKI di hari libur. Kegiatan Timwas TKI di Hongkong sendiri saat ini masih berlangsung. 


Sumber : detik

Saturday 18 February 2017

BI: DP 0% dalam Pembiayaan Perumahan Itu Salah

Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memiliki impian agar masyarakat Jakarta bisa memiliki rumah. Impian tersebut akan direalisasikan dengan cara pemberian pinjaman untuk kredit rumah murah.

Mekanisme yang digunakan oleh Anies-Sandi dengan cara memberikan skema uang muka atau down payment (DP) nol persen. Nantinya, jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan menggandeng Bank DKI.

Skema ini diajukan sebagai solusi pada warga yang sulit mendapatkan rumah karena terbentur membayar DP. Warga yang ingin rumah murah harus menabung selama enam bulan di Bank DKI.

Mendengar hal itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo angkat bicara. Menurut dia, bank sentral mempunyai aturan khusus terkait loan to value (LTV) untuk pembiayaan properti. Di aturan yang telah ditentukan, sudah ada besaran uang DP untuk penyaluran kredit properti.

"Harus ada minimum DP untuk penyaluran kredit properti. Kalau seandainya nol persen itu menyalahi (ketentuan)," ucap Agus, ditemui di komplek perkantoran BI, Jakarta, Jumat, 17 Februari 2017‎.

Menurut Agus, program uang DP nol persen sebaiknya tidak dilakukan. Ketika rencana itu dilakukan, otoritas akan memberikan teguran. "Sebaiknya jangan dilakukan, karena nanti akan mendapatkan teguran dari otoritas," jelas Agus.

Anies-Sandi meyakini program rumah untuk warga Jakarta bukanlah mimpi. Calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 itu punya cara khusus untuk mewujudkannya.

"Masalah warga Jakarta adalah punya rumah. Kendalanya bukan tidak mampu kreditnya, tapi beban DP-nya. Besar sekali," kata Anies.

Anies berjanji bakal menyiapkan fasilitas kredit. "Jakarta punya Bank DKI. Asetnya Rp1.000 triliun. Dibagi penduduk Jakarta, sekitar 100 juta per orang," ucap Anies.

Sandiaga Uno mengaku memiliki pengalaman di bidang tersebut. Sebagai orang yang berlatar belakang ekonomi, ia sudah menghitung. Artinya warga Jakarta bisa punya rumah.

"Skema perbankan kerja sama dengan skema. Saatnya warga Jakarta mewujudkan mimpinya," ucapnya.

Jika menang di Pilkada DKI Jakarta, Anies-Sandi menjanjikan pinjaman untuk kredit rumah murah bagi warga Jakarta. Rumah murah akan direalisasikan dengan skema down payment (DP) nol persen bekerja sama dengan Bank DKI.


Sumber : metrotvnews

Petahana Bupati Bekasi, Kalahkan Ahmad Dhani Kalah

Dua lembaga survei dan konsultan politik melakukan hitung cepat (quick count) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, Jawa Barat periode 2017-2022. Keduanya adalah Rakata Institute dan Jaringan Suara Indonesia (JSI).

Berikut hasil quick count:
Rakata Institute
1. Pasangan Meiliana Kartika Kadir dengan Abdul Kholik meraih suara sebanyak 11,24 persen,
2. Pasangan Sa'duddin dengan Dhani Ahmad Prasetyo meraih suara sebanyak 25,55 persen,
3. Pasangan Obon Tabroni dengan Bambang Sumaryono meraih suara sebanyak 17,45 persen,
4. Pasangan Iin Farihin dengan KH Mahmud meraih suara sebanyak 6,93 persen,
5. Pasangan Neneng Hasanah Yasin dengan Eka Supriatmadja meraih suara sebanyak 38,77 persen.

Dalam melakukan quick count, Rakata Institute menempatkan 47 relawan di 47 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar pada 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi.

Toleransi kesalahan atau margin of error pada quick count ini sekitar tiga persen pada tingkat kepercayaan 99 persen.

Artinya, perolehan hasil suara dari calon kandidat pada penghitungan cepat ini bisa bergeser ke atas atau bergeser ke bawah sebesar tiga persen.
Sementara itu, hasil quick count JSI juga menunjukkan pasangan nomor urut lima unggul dari empat pasangan lain.

Berikut selengkapnya.
JSI
  1. Pasangan Meiliana Kartika Kadir dengan Abdul Kholik meraih suara sebanyak 9,16 persen
  2. Pasangan Sa'duddin dengan Dhani Ahmad Prasetyo meraih suara sebanyak 25,19 persen,
  3. Pasangan Obon Tabroni dengan Bambang Sumaryono meraih suara sebanyak 16,01 persen,
  4. Pasangan Iin Farihin dengan KH Mahmud meraih suara sebanyak 6,71 persen,
  5. Pasangan Neneng Hasanah Yasin dengan Eka Supriatmadja meraih suara sebanyak 42,35 persen.

Dalam melakukan quick count, JSI menggunakan metode random sampling dengan memilih sebanyak 230 TPS. Margin of error sekitar satu persen dari hasil real count Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bekasi. Artinya, angka ini bisa di bawah satu persen, dan bisa juga di atas satu persen. Lalu, bagaimana dengan hasil real count KPUD Bekasi?

Dikutip dari https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/jawa_barat/bekasi, pasangan nomor urut lima juga masih unggul walau data diterima baru dari 2.403TPS dari total 3.958 TPS atau 60,71 persen. Data real count KPUD Bekasi ini dikutip pada pukul 17:00 Wita, Jumat (17/2/2017) atau H+2 pemungutan suara.

Berikut perolehan suara lima pasangan calon.
  1. Pasangan Meiliana Kartika Kadir dengan Abdul Kholik meraih suara sebanyak 68.077 atau 9,31 persen,
  2. Pasangan Sa'duddin dengan Dhani Ahmad Prasetyo meraih suara sebanyak 180.685 atau 24,72 persen,
  3. Pasangan Obon Tabroni dengan Bambang Sumaryono meraih suara sebanyak 124.874 atau 17,09 persen,
  4. Pasangan Iin Farihin dengan KH Mahmud meraih suara sebanyak 51.745 atau 7,08 persen,
  5. Pasangan Neneng Hasanah Yasin dengan Eka Supriatmadja meraih suara sebanyak 305.486 atau 41,80 persen.


Petahana Menang
Pasangan nomor urut dua, Sa'duddin dengan musisi Ahmad Dhani (44) sulit menumbangkan pasangan nomor urut lima. Pasalnya, Neneng berlatar belakang petahana (incumbent).

Pada pencalonan untuk periode keduanya, Neneng yang masih berusia 36 tahun atau selisih delapan tahun dengan Dhani, menggandeng calon baru.

Neneng lahir di Karawang, 23 Juli 1980. 
Istri dari Almaida Rosa Putra ini berlatar belakang keluarga juragan beras. 
Ia mengawali pendidikannya di SDN VIII Rengasdengklok, Karawang, dan lulus pada tahun 1992.
Lalu, melanjutkan ke MTs Darunnajah di Jakarta (lulus 1995) dan SMA Insan Kamil Bogor (lulus 1998).
Ia lalu masuk fakultas Kedokteran Universitas YARSI Jakarta, dan lulus 2008.


Sumber : tribunnews.com

Firza Husein Membeberkan Hubungannya Dengan Rizieq Shihab

Firza Husein kembali diperiksa sebagai saksi kasus konten pornografi 'baladacintarizieq' oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Dalam pemeriksaan itu, Firza ditanya hubungannya dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab. Yanuar, kuasa hukum Firza mengatakan pemeriksaan itu dilakukan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat pada Selasa (14/2).
Rencananya akan ada pemeriksaan lanjutan, namun batal dilaksanakan oleh penyidik.
"Kemarin (pemeriksaan) terakhir Selasa sebelum Pilkada. Rencananya ada pemeriksaan lagi Kamis kemarin tapi batal. Ini masih (diperiksa sebagai) saksi," kata Azis Yanuar saat dihubungi, Jumat (17/2). Menurutnya kliennya dicecar sekitar 13 pertanyaan oleh penyidik.
Pemeriksaan itu dilakukan untuk menggali keterangan dari Firza seputan konten pornografi yang sempat viral di dunia maya beberapa waktu lalu. "Ditanya seputar kondisi kesehatan, terus kenal atau nggak hubungan dengan Kak Ema seperti apa. Hubungan sama Habib Rizieq itu seperti apa, seputar pengajian kok. Sama soal berita yang beredar dan handphone. Soal konten," ucap dia.

Berdasarkan pengakuan Firza, kata dia, hubungannya dengan perempuan yang dipanggil Kak Ema hanya sebatas teman biasa. Dia juga membantah bahwa Ema merupakan penghubung antara Firza dengan Rizieq. "Oh nggak. Malah sebelumnya sudah pernah kenal," ucap Azis.

Azis juga mensinyalisasi bahwa Ema juga mengenal Rizieq. Namun dia tidak mengetahui secara pasti apakah kedekatan Ema dengan Rizieq karena berada dalam satu majelis atau yang lain. "Sepertinya kenal ya. Tapi saya nggak tahu persis, karena kan saya nggak kenal sama Kak Ema," kata dia. Sementara terkait konten pornografi yang beredar, hingga saat ini Firza tetap membantah.
Azis menegaskan bahwa kliennya mengaku tidak tahu menahu perihal konten pornografi yang viral beberapa waktu lalu itu.

Bahkan Firza juga membantah foto wanita tanpa busana yang viral itu sebagai dirinya. "Viral yang beredar itu kita bantah. Karena yang bersangkutan itu tidak pernah mengirim gambar. Jangankan meng-upload, mengirim aja tidak pernah. Terus foto-foto yang beredar juga dibantah oleh beliau," ujar dia. "Menurut beliau begitu (bukan Firza)," tutur dia.

Tidak Mau Berkomentar

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Krisna Murti enggan berkomentar soal kasus konten pornografi 'baladacintarizieq'.
Dia langsung kabur menggunakan mobil New Pajero Sport dan meninggalkan Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. "Nanti yah, nanti," celetuk Wahyu.(wartakota)


Sumber : tribunnews

Friday 17 February 2017

Masalah Dalam Mencari Pekerjaan, Bagaimana Karir Anda Saat Ini

Bagaimana dengan karir yang sedang anda alami saat ini?

Istilah karir memang sudah tidak asing lagi. Namun apakah anda tahu apa yang disebut dengan istilah karir ? Karir dapat diartikan sebagai jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu. Karir ini dapat dicapai melalui pekerjaan yang direncanakan dan dikembangkan secara optimal dan tepat, meskipun tidak selamanya karir dapat dicapai dengan melalui pekerjaan. Dengan demikian mendapatkan pekerjaan merupakan tahapan penting dalam pengembangan karir seseorang. Namun yang sering terjadi, untuk mendapatkan pekerjaan itu sendiri bukan suatu hal yang mudah. Bagaimana seseorang dapat mengembangkan karirnya kalau untuk mendapatkan pekerjaan saja selalu gagal ?

Sebagai gambaran, ada kasus seorang mahasiswa yang lulus dengan IPK 3,45 suatu nilai IPK yang dapat dikatakan bisa dibanggakan. Namun sudah beberapa puluh lamaran hanya ada sedikit panggilan, bahkan proses seleksi yang sudah diikuti banyak mengalami kegagalan. Alhasil, sudah 1,5 tahun menganggur dan terbebani dengan pertanyaan “Sudah kerja di mana?”. Pertanyaan ini tentu saja membuat hati dag dig dig ketika bertemu dengan orang sudah tahu kalau sudah lulus sebagai sarjana. Apakah hal itu juga pernah atau sedang anda alami saat ini?

Kasus seperti tersebut di atas banyak terjadi saat ini, hanya mungkin beberapa saja yang menyadari bahwa masalah itu dapat diselesaikan secara strategik. Anda perlu tahu bahwa masalah-masalah karir yang selama ini terjadi, mungkin bisa bersumber pada beberapa hal, misalnya :

  1.     Kurangnya pemahaman tentang teknik memilih posisi pekerjaan yang dilamar
  2.     Kurangnya wawasan tentang teknik cara pemberkasan surat lamaran
  3.     Kurangnya wawasan tentang teknik penulisan surat lamaran dan CV
  4.     Kurangnya pemahaman tentang mensiasati psikotes
  5.     Kurangnya pemahaman tentang teknik menghadapi wawancara
  6.     Dsb.

Anda perlu tahu, bahwa karir tidak dapat dicapai dengan upaya trial and error.  Karir harus dilakukan secara terencana dan strategik untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan sesuai dengan potensi serta kompetensi. Hal ini karena karir seseorang perlu diawali dengan pekerjaan yang betul-betul matching dengan dirinya.  Seseorang akan bekerja dengan senang hati dan penuh kegembiraan apabila apa yang dikerjakan itu memang sesuai dengan keadaan dirinya, kemampuannya dan minatnya.

Konselor karir dari Pusat Pengembangan Karir bersedia membantu anda. Para konselor akan menyediakan diri untuk menjadi teman diskusi tentang karir anda dan membantu anda mencari solusi tentang masalah karir anda. Silakan dicoba ! (/ppk_uny)


Sumber : uny

Kemenangan Pilkada DKI 2017, Kemenangan Rakyat DKI Jakarta

PILKADA DKI ADALAH KEMENANGAN WARGA DKI JAKARTA

Pemilihan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta tahun ini baru saja berlangsung pada hari Rabu kemaren tertanggal 15 Februari 2017. Warga DKI Jakarta tentunya sudah memberikan suaranya masing-masing sesuai dengan kadidat yang mereka inginkan dan tentunya pencoblosan ini berjalan aman dan damai. Dari hasil pemilihan tersebut dan berdasarkan perhitungan cepat yang dilakukan beberapa lembaga survey menunjukan dari ketiga kandidat calon dimana pasangan calon nomor urut 2 dan tiga bersaign ketat dalam perolehana suara sementara nomor urutan satu berada di bawahnya dalam perolehan suara pada pilkada DKI Jakarta 2017 ini. Perolehan suara yang diperoleh yaitu dari pasangan Nomor urut 1 Agus-Sylvi 17.42 %, Pasangan Nomor 2 Ahok-Djarot 42.10% dan pasangan nomor urut 3 meraih 40.48 % suara. Dari hasil tersebut diperkirakan KPUD DKI Jakarta akan melanjutkan pemilihan tahap kedua karena belum mencapai angka kemenangan yang memenuhi target yaitu 50.1 % suara.

Pasangan calon yang akan berhak mengikuti tahap kedua tersebut yaitu pasangan calon nomor urut 2 dan 3 untuk menentukan siapa yang berhak untuk memimpin DKI Jakarta lima tahun kedepan. Dari berbagai kalangan tentunya berharap perhitungan suara ini berjalan dengan aman, transparan dan terbuka agar tidak menjadi pertanyaan ditengah masyarakat khususnya warga DKI Jakarta ini karena kita semua tentunya sangat memahami jika kondisi saat ini sedang dalam keadaan yang kurang baik dalam negeri ini. Untuk yang belum menang tentunya dapat bersikap bijaksana dan lapang dada dalam menerima suara yang diberikan oleh warga DKI Jakarta ini. Sementara untuk yang unggul, agar tidak berlebihan merayakan keunggulan tersebut demi menjaga keamanan dan kenyaman di DKI Jakarta ini.

Kita semua tentunya sangat memahami pula, jika pada sebuah pertandingan, sebuah perlombaan dan sebuah persaingaan tentunya ada yang menang dan ada yang kalah. Kalah bukan berarti menyerah ataupun tidak berhasil, namun kalah kadang salah satu cara tuhan memberikan kita waktu untuk mengisi kekalahan itu dengan semangat baru, menyadari diri bahkan sesuatu yang dapat memberikan kita arti hidup agar kita lebih dewasa dalam bersikap dan intropeksi diri agar dapat meraih kemenangan kelak nanti dengan nikmat. Sementara kemenangan bukan juga sebuah hadiah dari tuhan yang disuguhkan dengan rasa manis didalamnya, namun kemenangan juga kadang salah satu cobaan dari tuhan agar kita dapat memegang kemenangan itu dengan baik tanpa ada rasa sombong, arogan, sewena-wena bahkan lupa diri bahkan janji kepada mereka yang sudah bersusah payah memjadikan kita seorang pemenang seperti kemenangan yang dirasa kandidat Pilkada DKI Jakarta tahun ini.

Hingga pemilihan tahap pertama ini usai lalu akan melanjutkan pemilihan tahap kedua nanti, siapapun yang menang dan berhak memimpin DKI Jakarta ini, Maka kemenangan itu adalah kemenangan semua lapisan masyarakat DKI Jakarta tanpa terkecuali dan kita tak boleh saling menghujat, saling membenci hingga rasa satu kesatuan kita semua terganggu hanya karena kita berbeda suara saja dalam pemilihan ini. Jakarta milik kita semua, kita Indonesia yang dari dulu selalu satu hati, satu rasa dan satu tujuan dalam perbedaan yang beragama hingga terbentuk jiwa persatuan dan kesatuan yang membuat kita begitu kuat. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, terima kasih.


Sumber : blogdetik