Rekrutmen PLN Sudah Dibuka, Daftarkan Diri Sesuai Kualifikasi Yang Dibutuhkan

Lowongan Pekerjaan di PLN hari ini sudah bisa dibuka, silahkan untuk mendaftar bagi yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan PLN, yahh... langsung aja kalian bisa daftar melalui rekrutmen.pln.co.id jika sudah punya member langsung login. jika belum mempunyai member, bisa klik daftar dan isi semua, setelah berhasil maka aktivasi/konfirmasi akan dikirimkan lewat email. Setelah kalian menjadi member, kalian bisa login dan mengisi Data Diri, Pendidikan, Pengalaman Organisasi dan Pengalaman Kerja. Setelah semua selesai maka CV kalian sudah jadi dan dapat dilihat oleh pihak PLN.

Setelah semua selesai kalian bisa masuk rekrutmen.pln.co.id untuk dapat melamar pekerjaan, Kalian bisa memilih berdasarkan program studi, Jenjang pendidikan dan lokasi tes terdekat kalian. 

Keanggotaan (Membership)

Berapa lama saya dapat menjadi member di Aplikasi Rekrutmen Online PLN?

Jika Anda sudah berhasil mendaftar di aplikasi rekrutmen online PLN, Anda menjadi lifetime member dan dapat melakukan pendaftaran dan memonitor panggilan tes.

Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi member?

Proses pendaftaran menjadi member sama sekali tidak dipungut biaya.

Saya sudah melakukan registrasi, tetapi mengapa belum menerima email aktivasi account?

Silakan tunggu beberapa saat, hingga sekitar 3 jam. Jika masih belum menerima email aktivasi, Anda dapat melakukan penggantian email dengan fitur aktivasi ulang email (dalam menu login member).

Melamar Lowongan

Di mana saya dapat melihat lowongan yang sudah saya lamar?

Anda dapat melihatnya di menu Rekap Lamaran.

Apakah saya dapat membatalkan lowongan yang sudah saya lamar?

Anda dapat membatalkan lowongan tersebut selama proses pendaftaran masih terbuka. Pada rekap lamaran, Anda dapat melakukan klik BATAL pada lamaran yang sudah dipilih.

Saya sudah melakukan pendaftaran, namun terdapat data saya yang salah. Apa yang harus saya lakukan?

Anda dapat melakukan pembatalan lamaran terlebih dahulu. Kemudian Anda lakukan update CV, lalu silakan mendaftar lamaran kembali.

Saya sudah melamar secara online, apakah perlu mengirimkan berkas fisik untuk seleksi administrasi?

Anda tidak perlu mengirimkan berkas fisik. Namun, Anda wajib memperhatikan pengumuman dan menyiapkan berkas-berkas tersebut ketika dibutuhkan pada tahapan tes tertentu.

Panggilan Tes

Di mana panggilan tes diumumkan?

Panggilan tes diumumkan di website www.pln.co.id dan di Aplikasi Rekrutmen Online, Anda login, dan cari Info Panggilan Tes.

Saya tinggal di kota Jakarta, tetapi melakukan pendaftaran di Surabaya. Bisakah saya mengikuti tes di Jakarta?

Anda hanya dapat mengikuti seluruh kegiatan tes di lokasi yang terdaftar.

Saya tidak dipanggil tes, kenapa?

Kemungkinan Anda tidak memenuhi kualifikasi pendaftaran. Silakan cek dengan pengumuman resmi PLN.

Saya menerima panggilan tes melalui email atau SMS, tetapi tidak ada panggilan tes PLN di website maupun aplikasi. Apakah ini penipuan?

Anda wajib konfirmasi untuk kasus seperti ini. PLN selalu mempublikasikan hasil tes di website PLN dan aplikasi rekrutmen online ini. Jika terdapat panggilan tes mengatasnamakan PLN, apalagi disertai dengan permintaan untuk melakukan transfer dengan biaya tertentu, untuk membeli tiket dan akomodasi perjalanan, Anda harus berhati-hati, karena PLN sama sekali tidak pernah bekerja sama dengan pihak travel agent mana pun terkait rekrutmen pegawai. Bisa lihat di FAQ. 

Sumber : rekrutmen.pln.co.id

Rapat Pleno Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pilgub DKI

Setelah pencoblosan serentak dan menunggu sekitar satu minggu akhirnya hasil perolehan suara dari KPU sudah bisa kita lihat. Setelah rapat pleno perhitungan suara Pilgub DKI Jakarta 2017 ternyata perhitungan berbeda dengan hasil real count yang menggunakan sistem KPU.

KPU 5 Kotamadya dan Kabupaten Kepulauan Seribu telah rampung menggelar rapat pleno penghitungan suara Pilgub DKI Jakarta 2017. Rupanya data penghitungan secara manual ini berbeda dengan hasil real count.

Seluruh penghitungan tersebut selesai pada Jumat (24/2/2017) yang kemudian disampaikan oleh masing-masing KPU Kota dan Kabupaten. Penghitungan ini dilakukan secara manual.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay sebelumnya menyatakan sistem penghitungan (Situng) atau real count bukanlah hasil akhir. Namun yang dijadikan pegangan adalah hasil penghitungan manual yang nantinya juga akan diplenokan oleh KPUD DKI Jakarta.

"Yang manual bertahap itu adalah berdasarkan C1 yang utama, jadi sumber datanya itu dari dokumen yang sama-sama C1 tapi yang satu yang salinan dan satu yang utama," kata Hadar saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (18/2).

Pada hasil real count, pasangan calon nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat menang di semua wilayah. Tetapi dalam penghitungan manual, pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan - Sandiaga Uno menang di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

Meski demikian, ada sejumlah laporan yang dikeluhkan oleh para tim sukses pasangan calon (paslon) selama proses rekapitulasi berlangsung, mulai dugaan intervensi dan independensi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

"Ya, saya mendengar tentu. Tentu ini kan nggak bisa juga jadi kesimpulan. Kami cuma datang sebentar kan. Tapi memang tadi ada sejumlah catatan dan itu catatan juga yang kami dengar dari tempat lain," kata Ketua KPU Juri Ardiantoro di Hotel Maxone, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, pada Jumat 24 Februari 2017.

Ada pun perolehan suara hasil real count yang ada di situs KPU adalah Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni sebanyak 936.609, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat sebanyak 2.357.637, dan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno sebanyak 2.193.636. Tercatat ada 7.218.272 pemilih dan 5.563.418 yang menggunakan hak suaranya.

Sementara itu pada hasil pengitungan manual tampak ada perubahan, pasangan Agus-Sylvi mendapat 937.955 suara, pasangan Ahok-Djarot mendapat 2.364.577 suara, dan pasangan Anies-Sandi mendapat 2.197.333 suara. Hasil penghitungan ini kemudian akan diplenokan di KPUD DKI hingga tanggal 27 Maret 2017, sehingga ini belum menjadi hasil akhir.

Berikut hasil penghitungan manual di 5 kotamadya dan 1 kabupaten:

Kota Jakarta Barat:

1. Agus-Sylvi: 203.107

2. Ahok-Djarot: 613.194

3. Anies - Sandi: 444.743

Kota Jakarta Timur:

1. Agus-Sylvi: 309.708

2. Ahok-Djarot: 618.880

3. Anies - Sandi: 665.902

Kota Jakarta Selatan:

1. Agus-Sylvi: 177.363

2. Ahok-Djarot: 465.524

3. Anies - Sandi: 557.767

Kota Jakarta Pusat:

1. Agus-Sylvi: 101.744

2. Ahok-Djarot: 244.727

3. Anies - Sandi: 222.814

Kota Jakarta Utara:

1. Agus-Sylvi: 142.142

2. Ahok-Djarot: 416.720

3. Anies - Sandi: 301.256

Kabupaten Kepulauan Seribu:

1. Agus-Sylvi: 3.891

2. Ahok-Djarot: 5.532

3. Anies-Sandi: 4.851

Sumber : detik

Jokowi : Jangan Sampai NKRI Terpecah Karena Bikin Aturan Sendiri

Jokowi ke Pemda, apa kata jokowi? Jokowi sampaikan NKRI jangan terpecah hanya karena bikin aturan sendiri. Kata Jokowi saat memberikan sanbutan pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2017.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk mengikuti standar nasional yang telah disusun pemerintah pusat dalam hal regulasi investasi. Jokowi menginginkan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah agar iklim investasi menjadi kompetitif.

"Kita ini NKRI jangan terpecah belah karena aturan, daerah, atau kelompok bikin standar sendiri. Tolong ikuti standar nasional yang sudah kita susun dan buat kalau mau kompetitif di kelas dunia," kata Jokowi

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), seperti yang tertulis dalam siaran pers, Jumat (24/2/2017).

Dengan terintegrasinya standar nasional tersebut, akan tercipta sebuah pasar nasional yang besar. Sehingga pemerataan pembangunan akan terwujud. 

Jokowi menegaskan, pemerintah baik pusat maupun daerah harus berani berkorban untuk meninggalkan ego sektoral demi tercapainya cita-cita pembangunan nasional melalui infrastruktur.

"Karena kita harus keluar semua dari zona nyaman. Mending kita sakit daripada rakyat sakit. Kalau infrastruktur jadi, ekonomi kita hidup, baru bapak ibu semua punya kebanggaan. Ini masalah rasa," kata Jokowi

Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, dan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika.

Sumber : detik

Ahok-Djarot Berikan Empat Solusi Rumah Hunian Di Jakarta

Sesuai program Ahok-Djarot yang sudah berjalan soal rumah hunian atau rusunawa, Ahok memberikan solusi rumah hunian di Jakarta. Ahok memberikan empat solusi hunian di jakarta dari yang berpenghasilan rendah sampai diatas 10 jt rupiah dan yang memiliki tanah di jakarta.

Kebutuhan akan hunian layak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi masalah di berbagai wilayah di Indonesia tak terkecuali DKI Jakarta. Para Calon Gubernur yang bertarung dalam ajang Pilkada DKI Jakarta 2017 pun melirik permasalahan ini sebagai hal yang harus diatasi.

Bila pasangan Cagub dan Cawagub Anies Baswedan-Sandiaga Uno punya program perumahan tanpa DP alias uang muka, bagaimana dengan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat?

Basuki yang akrab disapa Ahok menjelaskan, pihaknya memberikan solusi dengan empat kategori. Pertama, untuk warga yang berpenghasilan di bawah Rp 3 juta, Pemprov DKI Jakarta menyediakan rumah susun sewa bersubsidi.

"Kalau untuk orang dengan gaji Rp 3 juta, kita bangun 1 rusun, bisa 36 meter persegi. Itu (harganya) Rp 200 juta- Rp 250 juta. Mampu enggak orang dengan gaji Rp 3 juta bayar cicil Rp 200 juta? Tanpa bunga saja enggak sanggup kok. Belum lagi untuk pemeliharaan. Makanya kami mau buat satu model yang kami subsidi habis, 80% lebih. Di situ anaknya dapat KJP, naik bus gratis, ada dokter macam-macam, dan hanya bayar Rp 5 ribu- Rp 15 ribu," ujar Ahok di balai Kota beberapa waktu lalu.

Kategori kedua, lanjut Ahok, Pemprov DKI Jakarta menyediakan rumah susun dengan harga murah, seharga sewa kos-kosan. Rusun ini akan dibangun dekat dengan terminal atau stasiun LRT maupun MRT.

"Ini yang harga kos. Ini orang enggak mampu cicil juga. Tapi dia selama kos. Tapi dia mampu cicil rumah karena uangnya sudah habis cicil rumah di pinggiran. Kami mau hemat dia waktu," katanya.

Kategori ketiga, yakni untuk warga berpenghasilan di atas Rp 10 juta. Pemprov DKI akan menyediakan unit rusun untuk dicicil.

"Kalau gaji sudah di atas Rp 10 juta, mampu dia cicil. Asal tanah enggak dihitung harganya. Makanya yang ketiga ini, kami lakukan, tanah tidak dihitung tapi dengan catatan, dia tidak boleh jual ke orang lain. Setelah 20-30 tahun, harus jual lagi ke pemda. Harga NJOP," jelas Ahok.

Kategori keempat, bagi pemilik tanah di Jakarta, Pemprov DKI akan mengajak bekerjasama. Nantinya di atas tanah warga itu, Pemprov DKI akan membangun apartemen.

"Yang punya tanah, misalnya kamu kos-kosin orang. Tanahmu 100 meter. Kita lagi siapkan nanti kita bangun apartemen, kasih kamu dua kali atau 2,5 kali. Kita lagi hitung. Jadi kalau tanah kamu 100 meter, kamu bisa dapat 150/200/300. Sehingga ini sertifikat atas nama kamu, kamu boleh jual boleh sewakan ke orang lain. Jadi kita tukar tanah," kata Ahok.

"Tapi semua peraturan ini kan belum pernah ada yang bikin, pertama kali. Terus kita kenapa belum masuk yang keempat ini? Karena kita lagi beresin mana halte mana stasiun. Baru data. Yang pertama duluan. Untuk apa? Yang jelas yang pindahkan dari sungai atau waduk. Dia enggak mampu beli. Nah inilah inkubator, kasih modal kerja, kasih kesehatan, pendidikan anaknya semua. Naik bus semua supaya dia 1-2 generasi hidupnya lebih baik," papar Ahok.

Sumber : detik

Ternyata.....!! Program DP Nol Rupiah Anies-Sandi Bentuknya Rusun Bukan Rumah Tapak

Yahhh... masih dalam program pilkada DKI bro.. ini ada yang menarik dari program pasangan calon no urut tiga yaitu anies-sandi, program DP nol rupiah bagi warga jakarta yang ingin memiliki rumah.

Dalam program tersebut berbentuk hunian vertikal sederhana subsidi pemerintah dengan harga sekitar Rp. 350 juta rupiah. 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga S Uno memiliki program yang matang di sektor perumahan yakni lewat program perumahan tanpa uang muka alias down payment (DP) yang diusungnya dengan nama Program DP Nol Rupiah bagi warga Jakarta.

Mekanismenya adalah, masyarakat yang mengajukan permohonan program ini disyaratkan menabung terlebih dahulu sebesar Rp 2,3 juta selama 6 bulan. Adapun plafon Kredit Pemilikan Rumah yang akan disediakan mencapai Rp 350 juta untuk membeli hunian berbentuk rumah susun (rusun). Tanpa ada program tabungan ini, masyarakat harus menanggung uang muka Rp 53 juta (15% dari harga rumah).

Tabungan sebesar Rp 2,3 juta/bulan bila dikalikan 6 juta, hanya sebesar Rp 13,8 juta. Sementara sisanya akan dimasukkan dalam cicilan yang ditanggung masyarakat dengan cicilan bulanan menjadi Rp 2,3 juta selama 20 tahun.

Tak ingin pendukungnya salah faham, pasangan calon (paslon) ini lewat situs resmi pemenangannya di jakartamajubersama.com, mereka mengungkapkan, unit hunian yang dibangun akan berbentuk rumah susun (rusun) bukan rumah tapak atau rumah di atas tanah.

"Properti dalam program ini berbentuk hunian vertikal sederhana subsidi pemerintah dengan harga sekitar Rp 350 juta," tulis situs tersebut seperti dikutip detikFinance, Kamis (23/2/2107).

Dalam situs tersebut dijelaskan mengapa dalam programnya tetap tertulis rumah. Hal ini mengacu pengertian bahwa rumah adalah hunian yang bisa berbentuk rumah tapak atau pun rumah susun.

"Penggunaan istilah "rumah" merupakan istilah generik yang mengacu pada hunian, yang dalam hal ini berarti hunian vertikal," demikian tulis situs itu lagi.

Meski demikian, fokus program ini adalah hunian vertikal alias rusun, karena mempertimbangkan ketersediaan dan harga tanah di ibu kota.

Di mana lokasinya?

Pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan yang paling banyak dilontarkan masyarakat. Lewat situs pemenangan ini, Anies-Sandi menyebut bahwa lokasinya akan berada di DKI Jakarta memanfaatkan aset milik pemerintah yang selama ini tak digunakan alias menganggur.

Begini kriteria lokasi yang akan digunakan paslon nomor 3 ini untuk membangun rumah rakyat:

1. Berada di wilayah DKI Jakarta.
2. Penyediaan lahan bisa menggunakan aset pemda, serta tanah-tanah telantar.
3. Pemprov akan aktif mengarahkan lahan-lahan untuk dibangun hunian vertikal, seperti di lokasi pusat aktivitas perekonomian warga, contohnya pasar.
4. Bisa bekerja sama dengan pihak ketiga dengan skema Built, Operate, Transfer (pemanfaatan tanah negara oleh swasta dengan mendirikan bangunan, kemudian bangunannya digunakan swasta dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, lalu dikembalikan ke negara).

Sumber : detik

Siapakah Presiden 2019, Jokowi, Prabowo Atau Ada Pasangan Lain

Tahun 2019 berakhirnya Jokowi menjabat sebagai Presiden RI, apakah Jokowi kembali lagi menjadi Presiden atau tidak? Dua tahun lagi akan ada pesta demokrasi pemilihan presiden RI. Dari situasi saat ini, pilkada DKI memang menjadi sorotan publik karena DKI dengan APBD yang paling besar dan DKI juga ibukota Negara Indonesia. Dari pilkada DKI dengan paslon Agus-Sylvi, Basuki-Djarot dan Anies-Sandiaga dan dari hasil perhitungan suara sementara paslon Basuki-Djarot dan Anies-Sandiaga yang lebih tinggi dari paslon Agus-Sylvi memungkinkan ada dua putaran untuk pilkada ini, karena diantara tiga paslon tidak ada yang melebihi 50% + 1.

Ada yang menarik dari pilkada DKI, seperti Anies yang didukung Prabowo dan Ahok yang sepertinya dipihak Jokowi, dan banyak beredar bahwa memilih Anies maka memilih Prabowo sebagai Presiden dan Memilih Ahok maka memilih Jokowi sebagai presiden. Sepertinya memang benar, apakah pemilihan presiden tahun 2019 ada dua pasangan calon yaitu Jokowi dan Prabowo, ataukah ada pasangan calon lain. Kita tunggu saja satu tahun lagi.

Bagi para pelaku politik ataupun partai dua tahun itu bisa dibilang sebentar dan bisa juga dibilang lama, karena partai harus menyiapkan siapa calon terbaik untuk Negeri ini. Karena partai politik juga harus menyiapkan strategi untuk memenangkan calonnya agar mendapat kursi jabatan yang lebih banyak tentunya.

Dari PDI-P mungkin akan mengusung Jokowi sebagai calon Presiden yang akan datang, Tapi Gerindra sebagai partai politik yang ketua umumnya Prabowo pasti juga akan mengusung Prabowo tentunya, karena dari Pilihan presiden tahun 2014 hanya ada dua kandidat yaitu Jokowi dan prabowo.

Mungkinkah Prabowo akan mencalonkan diri sebagai calon Presiden 2019, kita tunggu saja satu tahun lagi untuk melihat siapa saja yang mencalonkan presiden RI, Jokowi dan Prabowo atau ada Pasangan calon lain yang akan mencalonkan atau dicalonkan oleh Partai Politik. semakin banyak Pasangan Calon tentunya semakin menarik.

Jobdesk Sales TO, Motoris, Medical, GT, MT dan WS

Sales adalah orang yang jualan produk.

Sales TO (Take Order) adalah sales yang mengunjungi toko yang sudah terdaftar menjadi customer.

Pekerjaannya sales TO yaitu mengunjungi outlet/toko yang sudah terdaftar sebagai customer di perusahaan, sales hanya mengunjungi sesuai jadwal misalnya satu minggu sekali, dua minggu sekali atau satu bulan sekali. Toko sales TO pun yang ada dipinggir jalan besar atau yang masih terjangkau dengan mobil(pengiriman) karena sales TO tidak boleh membawa barang.

Sales Motoris adalah sales yang mejual barang dengan motor yang tidak bisa dijangkau oleh sales TO. Pekerjaannya juga tidak jauh beda dengan sales-sales lain tapi disini mereka menyasar di toko-toko yang kecil, pelosok, atau angkringan.

Sales Medical  adalah sales yang hanya mengunjungi toko-toko medikal, misalnya apotek, bidan, rumah sakit,dll.

Sales GT (General Trade) adalah sales yang tokonya tidak terlalu besar maupun kecil, toko GT adalah toko yang dikunjungi sales TO.

Sales MT (Modern Trade) adalah sales yang dikunjungi sales TO, tetapi toko untuk MT adalah toko yang besar, Supermarket ataupun mall-mall besar.

Sales WS (Wholesaler) adalah Toko grosir, yang masuk dalam kriteria GT, toko ini difokuskan untuk menjual secara grosir dan yang tidak bisa dijangkau juga oleh sales-sales lain. Toko ini cukup membantu untuk meningkatkan penjualan.

Nah semua itu pasti ada kebijakan dalam menentukan GT, MT dan WS berapa besar luas toko yang masuk kriteria. Begitu pula dengan target penjualan, pasti berbeda-beda.